Beranda Berita

Misi Sulit Harga Gas Industri US$6 per MMBtu

Misi Sulit Harga Gas Industri US$6 per MMBtu

JAKARTA – Rencana pemerintah untuk membuat harga gas menjadi US$6 per mmbtu dengan skema impor dinilai sulit.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai rencana pemerintah terlalu naif. Pasalnya, dengan skema impor, gas tetap akan menggunakan pipa milik PGN dan Pertagas. Untuk distribusi ini maka akan dikenakan biaya pipa atau toll fee sehingga harga gas akan tetap di atas target yang ditetapkan.

“Impor gas sangat ironis lantaran gas bumi kita masih berlimpah ruah. Selain ironis, kebiasaan impor akan menimbulkan ketergantungan. Saat harga gas dunia melonjak, harga gas industri kembali mahal,” katanya kepada Bisnis, Kamis (6/2/2020).

Dalam skema impor yang direncanakan pemerintah, perusahaan yang bisa menyediakan gas dengan tarif US$3,5 per mmbtu –US$4 per mmbtu di pelabuhan domestik menjadi pihak yang ditunjuk melakukan impor. Selanjutnya ditambah dengan biaya penggunaan pipa diestimasi dapat menjapai harga US$6 dolar seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Selain itu, gas impor hanya akan diberikan pada pengelola kawasan industri maupun industri yang berada di kawasan industri.

Fahmy menilai dengan kebijakan tersebut PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. masih dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

“PGN dan Pertagas masih bisa bertahan dengan menyewakan pipa untuk distribusi gas ke industri dengan memperoleh pendapatan toll fee,” jelasnya.

Untuk menekan tingginya harga gas industri, Fahmy mengusulkan opsi pembentukan aggregator gas nasional (AGN) sesuai dengan rencana yang telah lama dipersiapkan oleh Kementerian ESDM.Dalam skema ini, harga gas ditetapkan oleh pemerintah selayaknya penetapan harga BBM subsidi dan tarif listrik. Dengan demikian, pemerintah dapat menetapkan harga gas industri untuk memberikan insentif sektor industri tertentu sebesar US$6 per mmbtu.

“Opsi AGN ini bisa meningkatkan fleksiblitas, efsiensi biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta mendorong percepatan pembangunan ininfrastruktur, ” jelasnya.

sumber artikel: bisnis.com